Warga binaan perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan sebagai subsistem pemasyarakatan patut dan penting untuk menjadi perhatian. Khususnya isu mengenai keadilan terhadap pemenuhan haknya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi(FHUY) , Dr. H.Mohammad Ryan Bakry,S.H.,M.H menyatakan hal itu dalam Obrolan Peneliti (Opini) tema Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Hamil Menyusui Serta Anak Bawaan , dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta,kemarin.
Dalam Opini virtual dihadiri lebih 1000 peserta, banyak informasi dan masukan menarik disampaikan Doktor Ryan Bakrie. Diantaranya lemahnya pemahaman tentang diskriminasi perempuan dan anak di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undang, sehingga terjadi ketidakharmonisan substasi antar peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan dan anak.
Kemudian sistem hukum pemasyarakatan belum secara komprehensif, sehingga belum mengakomodir kepentingan dan hak anak perempuan-anak. Perubahan paradigma kepemerintahan dan reformasi hukum terus dilakukan dengan masif membutuhkan waktu dan internalisasi, baik terhadap lembaga, maupun masyarakat itu sendiri.
Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan hak anak , baik diranah privat(KDRT) maupun diranah publik dengan spektrum semakin luas.
Dengan digelarnya Opini ini, penerapan peraturan hak warga binaan perempuan hamil menyusui serta anak bawaan ada kesamaan antar lembaga pemasyarakatan membawa kebaikan.
Peraturan sudah dibuat harus dilaksanakan sehingga yang tadinya belum maksimal memberkan hak-hak bagi narapidana perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan akan lebih baik . “Terwujud keadilan ,” harap Dekan FHUY
Menurut Alumni Program Doktoral Universitas Indonesia, Opini merupakan kegiatan tahunan diadakan Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan Output acara ini adalah pemilihan Opini terbaik dari semua wilayah kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia. “Tahun lalu DKI Jakarta juara satu dengan narasumber akademisinya saya,”ujar Doktor Ryan Bakrie .
“Saya dihadirkan sebagai narasumber mewakili akademisi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk memberikan masukan ,” tambahnya
Opini Virtual kali luar biasa, selain peserta jumlahnya banyak dari berbagai daerah di Indonesia karena hadirnya beberapa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selain DKI Jakarta, Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, NusaTenggara Barat , Nusa Tenggara Timur dan Papua
Selain Doktor Ryan Bakrie, tampil juga pembicara lain dalam Opini, Kepala Balitbang Hukum dan Ham, Dr.Sri Puguh Budi Utami, M.Si, Peneliti Balitbang Hukum dan HAM, Yuliyanto, S.H,M.H dan Wakil Ketua Komnas Perempuan ,Mariana Amiruddin
